MonitorRakyat – Proyek Perbaikan tutup Talud Kp. Kreo Siwarak RT 5 RW 2, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati yang dikerjakan oleh CV. Elief kini menjadi sorotan setelah ditemukan kerusakan pada bangunan talud meskipun pekerjaan belum melalui proses serah terima pertama atau PHO (Provisional Hand Over). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait dugaan pengurangan mutu material maupun spesifikasi pekerjaan.
Berdasarkan data dari LPSE Kota Semarang, proyek dengan nama paket Perbaikan Talud Kp. Kreo Siwarak RT 5 RW 2 Kel. Kandri Kec. Gunungpati tercatat memiliki nilai pagu sebesar Rp 711.104.846,78 dan HPS Rp 711.115.000,00, menggunakan sumber anggaran APBD 2025. Proyek berada di bawah lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dengan tahapan tender telah selesai pada periode 18 Juli 2025 sampai 22 Agustus 2025.
Informasi di lapangan menunjukkan bahwa talud yang baru dikerjakan mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Warga sekitar menyayangkan kondisi tersebut, mengingat pekerjaan baru selesai dalam waktu yang relatif singkat dan belum dilakukan PHO.
“Belum serah terima, kok sudah rusak. Kami khawatir kalau dibiarkan akan semakin parah, apalagi posisi tutup talud ini penting untuk keamanan lingkungan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa temuan visual memperlihatkan adanya retakan dan bagian struktur yang terkelupas. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan tidak dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan mutu material yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
Sejumlah pihak menilai kerusakan dini pada struktur tutup talud dapat mengindikasikan penggunaan material di bawah standar. Pengurangan kualitas spek pekerjaan diduga menjadi penyebab lemahnya daya tahan bangunan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor CV maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kerusakan maupun indikasi penyimpangan mutu tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan agar anggaran publik digunakan tepat sasaran. Warga juga meminta instansi terkait memastikan adanya perbaikan total, bukan sekadar tambal sulam, untuk mencegah risiko longsor atau kerusakan lanjutan di kemudian hari.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, media akan terus mengawal perkembangan proyek ini dan mengupayakan konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.
